DIP

1. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

---

2. Tujuan DIP

• Menjamin transparansi dan akuntabilitas badan publik.

• Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui jenis informasi yang tersedia.

• Menjadi dasar bagi pelayanan informasi oleh PPID.

---

3. Struktur Umum DIP

---

4. Klasifikasi Informasi dalam DIP

DIP mencakup empat kelompok utama:

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Disediakan minimal setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, contohnya:

• Profil dan struktur organisasi.

• Program dan kegiatan.

• Laporan keuangan dan aset.

• Laporan kinerja dan capaian pembangunan.

• Informasi tentang pengadaan barang/jasa.

---

B. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Segera diumumkan bila ada keadaan penting, misalnya:

• Informasi bencana alam atau non-alam.

• Informasi ancaman kesehatan masyarakat.

• Informasi kebijakan yang berdampak besar terhadap publik.

---

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Harus selalu siap diberikan bila diminta masyarakat, misalnya:

• Peraturan, keputusan, dan kebijakan badan publik.

• Rencana strategis, renja, dan laporan tahunan.

• Data inventaris aset, dokumen perizinan, dan arsip keputusan.

• Daftar perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

---

D. Informasi yang Dikecualikan

Tidak dapat diberikan karena bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang, misalnya:

• Rahasia negara, pertahanan, dan keamanan.

• Data pribadi seseorang.

• Informasi yang dapat menghambat penegakan hukum.

---

5. Contoh Dokumen DIP (Sederhana)

Nama Instansi: PPID Gampong Panteriek
Tahun: 2025